Selasa, 30 Januari 2018

Persyarikatan, Ikatan dan Politik




Gajah gemuk dan Muhammadiyah menjadi analaogi yang kerap digunakan untuk menggambarkan kondisi persyarikatan yang melaju terseok-seok lantaran semakin tingginya kuantitas namun tidak berbanding lurus dengan kualitas dari waktu ke waktu. Persoalan tersebut tidak dapat ditampik turut memborok di PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah), yang mana jumlahnya telah mencapai 172 perguruan tinggi namun belum mampu menghasilkan output yang memuaskan. Salah satu indikatornya adalah jumlah mahasiswa yang mau berkecimpung di ortom (organisasi otonom) di PTM seperti IMM (Ikatan mahasiswa Muhammadiyah), TS (Tapak Suci) dan HW (Hizbul Wathan) memiliki persentasi kecil.

UAD (Universitas Ahmad Dahlan) Yogyakarta yang merupakan tempat penulis belajar dapat di jadikan contoh fenomena yang patut di gelisahkan oleh kader – kader Muhammadiyah. Mahasiswa baru tahun 2012 menembus angka empat ribu ternyata tidak mencapai 10 persen yang aktif mengikuti jenjang – jenjang perkaderan hingga menjadi pengurus. Sayangnya, hal itu terulang kembali pada tahun-tahun berikutnya.

Jika di baca dengan seksama, menurut hemat penulis ada beberapa musabab mengapa fenomena itu menjadi siklus.Pertama, IMM yang berada di PTM terbuai dengan zona nyamanya. Sebagai ortom Muhammadiyah IMM berkedudukan setara dengan rektorat dan satu-satunya organisasi pergerakan yang sah. Hal ini merupakan posisi yang sangat strategis untuk bergerak, namun pada kenyataanya tidak semanis yang di harapkan. Pendanaan yang mudah, minimnya kompetitor mengakibatkan tumbuhnya kader-kader manja yang cenderung pragmatis dan rapuh.

Kedua, pimpinan yang menjalankan roda pemerintahan PTM tidak sedikit yang belum mengerti perkaaderan. Hal ini menjadi konsekwensi logis dari penerimaan dosen dan karyawan yang menjadikan kartu tanda anggota Muhammadiyah sebagai parameter yang menunjukan keaktifan berMuhammadiyah. Dampaknya adalah kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh PTM belum menunjukan keberpihakannya dalam proses perkaaderan yang di gawangi oleh ortom.
Ketiga, doktrin Muhammadiyah tidak berpolitik praktis sesuai khittah berbangsa dan bernegara yang telah mendarah daging diseluruh kalangan warga Muhammadiyah kerap di artikan tidak tepat oleh IMMawan – IMMawati. Hal itu bisa terlihat dari sedikitnya kader IMM yang mau bertarung di perpolitikan kampus. Masih banyak Pimpinan – pimpinan organisasi mahasiswa baik itu Study Club, HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi), DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) dan Komunitas-komunitas yang berjalan tidak sesuai prinsip dan tujuan persyarikatan.

Ketiga musabab di atas bukanlah masalah yang ujug-ujug datang bergulir, melainkan sebuah akumuasi dari persoalan-persoalan yang kecil namun terabaikan. Maka dari itu penyelesaianya pun juga memerlukan strategi yang terstruktur dan sistematis.Satu hal yang perlu menjadi perhatian untuk kemudian di telaah menjadi metodologi transformasi adalah politik.
Politik oleh sebagian masyarakat, tidak terkecuali mahasiswa yang di pandang sebagai golongan terdidik sebagai sesuatu yang negatif, licik dan menghalalkan segala cara. Persoalan dasar ini yang harus di selesaikan sebagai langkah awal bagaimana manuver politik IMM di PTM dapat di jadikan upaya optimalisasai kaderisasi.

Setidaknya ada empat hal yang perlu di tanamkan kepada seluruh kader IMM sebagai proses penyadaran. Pertama, Politik adalah fitrah, terlepas dari definisi harfiyahnya, politik bisa di artikan strategi atau cara untuk mencapai apa yang di inginkan. Artinya politik merupakn implikasi dari kepemilikan akal pada manusia. Menilik dari definisi tersebut tidak dapat di pungkiri bawa dari bangun tidur, hingga tidur kembali sudah berapa ratus manusia berpolitik.
Kedua, Politik itu suci. Politik bisa di ibaratkan sebuah pisau yang tidak lebih hanya sebuah alat. Dan baik buruk alat tergantung pada siapa yang menggunakanya. Maka alergi politik bukanlah sesuatu yang logis, karena pada hakikatnya politik itu suci, politik tidak menentukan baik buruk, namun yang menentukan adalah subjek yang menggunakanya.

Ketiga, Politik menentukan semua lini kehidupan. Tidak dapat di pungkiri,  apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita  makan di tentukan oleh politik. Contohnya kita yang hidup di Indonesia dapat membaca buku filsafat sesuka hati, berbeda dengan orang Saudi Arabia yang tidak diperbolehkan beredarnya buku filsafat di negara yang bermadzhab hambali tersebut. Contoh lain, kita yang hidup di Indonesia bisa bermodel rambut sesuka hati, namun berbeda dengan warga Korea Utara yang potongan rambutnya di atur oleh kebijakan politik Lim Jong Un selaku kepala negara.
Keempat, Politik menjajnjikan perubahan secara cepat. Sesuai dengan bunyi Khittah Muhammadiyah yang di sahkan di Denpasar pada tahun 2002 tentang berbangsa dan bernegara, disebutkan ada dua strategi perjuangan, yaitu politik kekuasaan dan sosial masyarakat. Dan Muhammadiyah memilih memperjuangkan perjuangan politik kekuasaan kepada partai politik dan memilih untuk bergerak di bidang sosial keagamaan. Namun menurut penulis, Khittah ini tidak untk di kontekstualisasikan pada ranah kampus. Artinya ketika kader IMM bertarung merebutkan kursi pemerintahan mahasiswa, akan lebih tepatnya jika dimaknai sebagai jihad menjaga amal usaha Muhammadiyah dari ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan prinsip dan cita-cita Muhammadiyah. Wallahu a’lam bisshowab.
Daftar Pustaka

0 komentar:

Posting Komentar